Pesisir Barat. Mediakrui.com
Jumpa pers dengan Inspektorat Pesisir Barat mengenai capaian dalam program di tahun 20222 dan dilanjudkan dengan.program- program di 2023.
Seperti yang dikatakan kepala inspektorat Ini yang pertama dilakukan inspektorat dalam jumpa pers sebagai akuntabilitas kami terhadap masyarakat saya harap rekan-rekan media bisa lebih gencar mempublikasikan lagi.
Sebagai aparat pengawas internal pemerintah banyak sekali tugas yang harus kami lakukan sebagai mana seperti kata KPK lebih baik mencegah dari pada bergerak pada penindakan.
Perlu rekan rekan pers ketahui, di tahun 2022 sampai saat ini kita sudah masuk ke zona hijau kalo tahun lalu kita diperingkat ke 16 sekarang di peringkat 12 tepatnya di zona hijau.
Untuk Penganggaran APBD kita di POIN 99, untuk Barang dan jasa kita dizona biru sektor ini harus berdiri sendiri disini SDM kita kurang kedepan nya insentif bagi barang dan jasa kita berikan tunjangan kinerja khusus.
Untuk zona Perizinan kita di poin 91 kekurangan kita di zona ini tentu nya belum mempunyai aplikasi online terutama dalam tata ruang nya.
Dibidang pengawasan APIP kita dipoin 86 untuk manajemen ASN masuk zona hijau kekurangan nya, ada di kinerja dan selanjud untuk pajak daerah dirasakan saat ini kurang maksimal. Ditata kelola keuangan desa poin 94 cukup baik dalam pengelolaan nya.
Survey KPK terhadap masyarakat tentang apa yang di gaungkan Bupati dalam hal gratis dalam pembuatan KTP ,Perizinan dan lain nya yang bersifat gratis, semuanya fakta jadi bukan acungan jempol saja ini nyata kata KPK. bukan dari kami pemerintah Daerah, Pemkab Pesisir Barat dalam hal ini mendapat peringkat ke 4 untuk peringkat pertama, Bandar lampung kedua, metro dan ketiga Way Kanan.
“Mengenai temuan dilapanan ada sekitar 18 milyar lebih keseluruhan nya namun sampai saat ini hanya tinggal ratusan juta lagi yang belum terbayar , dan kami akan berupaya agar uang negara bisa kembali, Inspektorat akan kejar terus bagi pihak rekanan yang sengaja merugikan negara tidak akan tinggal diam sampai ada kepastian yang jelas. Inspektorat Pesisir Barat masih kekurangan angota Auditor pihaknya butuh 70 orang auditor. Untuk sosial control semua kebijakan pemerintahan semantara sekarang inspektorat pesisir barat baru ada 5 orang auditor. “pungkas kepala inspektorat. (ADI )