MediaKrui.com:Pemangku (Kepala dusun) di suatu Pekon di harap menjadi ujung tombak pemerintah mengetahui persis kondisi warga dan keluarga yang ada dalam wilayahnya.
Hal itu dikatakan wakil ketua dua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Ali Yudiem, Rabu 15 Maret 2023, terkait dengan adanya bocah laki-laki, Hafizha (2,5), di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan, yang diduga mengalami gizi buruk atau stunting. yang penanganan lebih baik dan bantuan-bantuan baru mengalir dari berbagai pihak, setelah adanya publikasi pemberitaan di media.
Pemangku merupakan perangkat pekon yang bertanggung jawab dalam wilayahnya. gaji seorang pemangku sekitar Rp2juta per Bulan.
“ini tentu tanggung jawab kita bersama. namun yang paling berperan memberikan informasi dan melaporkan hal seperti ini adalah Peratin (Kepala desa). Peratin kan memiliki Pemangku-Pemangku, para Pemangku inilah(Yang harus menjadi ujung tombak mengetahui secara persis dan valid kondisi dan keadaan warga di wilayahnya). Karena Pemangku ini sudah di gaji oleh negara dan mereka harus bekerja, belerja mereka bukan hanya mengurus BLT, KK, KTP, tetapi semua yang terjadi di wilayah pemangku tersebut, itulah tugas Pemangku. termasuk jika ada hal seperti anak kurang gizi, gizi buruk atau hal lain, ini pemangku segera laporkan ke Peratin,” kata Ali, saat ditemui di kantor DPRD Pesisir barat.
selanjutnya menurut dia, Peratin dapat segera melaporkan hal itu kepada dinas terkait secara langsung atau ke petugas petugas OPD yang ada di lapangan, seperti petugas pendamping kesejahteraan masyarakat dari Dinas Sosial (Dinsos) dan petugas daru Dinas Kesehatan.
meski demikian kata dia, persoalan dan upaya mengatasi menimalisir terjadinya gizi buruk atau hal lain yang sifatnya negatif di tengah masyarakat, merupakan tanggung jawab bersama. persoalan dan kasus kasus tersebut bagaimana upaya yang dikedepankan adalah pencegahan. pencegahan dapat cepat dilakukan kalau informasi dan data data akuratnya juga diketahui sejak dini dan diinformasikan secara cepat ke para pihak terkait.
“persoalan persoalan seperti ini memang merupakan tanggung jawab kita bersama. seperti dianggaran tahun lalu ada beberapa dinas yang mengajukan kenaikan anggaran mereka memasukkan program pendampingan atau pencegahan stunting, seperti Dinas perikanan , karena memang tugas kami di DPRD seperti itu, ya kami bantu, dan ini sudah terjadi di tahun ini,” kata Ali.
Ia menghimbau seluruh pegawai atau petugas pemerintahan ekskutif legislatif dan yudikatif di kabupaten itu untuk bekerja maksimal sesuai dengan tupoksi.
“Mari kita sama sama menjalankan tugas dengan baik dengan tanggung jawab karena kita sudah di gaji oleh negara,” tukas politisi PKB tersebut. (DPC AJO indonesia Pesisir Barat)